PROVINSI SUMATERA SELATAN

 

  • Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi Dan Dokumen diLingkungan Pemerintahan Kota Palembang 
  • Menimbang :
    1. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi, Perlu Menyusun Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
    2. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Walikota Palembang Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

    Mengingat :

    1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dan Kota Praja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
    2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tranksaksi Elektronik (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
    3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
    4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5589);
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
    6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Atau Pemerintahan Daerah

    Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

    MEMUTUSKAN

    KESATU :

    Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Kota Palembang, Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Walikota Ini.

    KEDUA :

    Standar Operasional Prosedur Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum KESATU Dijadikan Sebagai Acuan Dan Wajib Dilaksanakan Oleh Setiap Satuan Kerja Perangkat  Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Dalam Pengelolaan Informasi Publik, Dokumentasi Dan Arsip, Pelayanan Informasi Publik, Penanganan Pengaduan Penyelesaian Sangketa Informasi.

    KETIGA  :

    Keputusan walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.